Langsa – Polres Langsa menurunkan sebanyak 170 personel untuk mengamankan jalannya aksi damai yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Langsa, Kamis (24/4/2025). Massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Langsa tersebut menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRK Langsa dan Kantor Sekretariat Pemko Langsa.
Kapolres Langsa, AKBP Mughi Prasetyo Habrianto, S.I.K., melalui Kabag Ops Polres Langsa Kompol Dahlan, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa pengamanan dilakukan untuk memastikan aksi berjalan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Dalam orasinya, massa menuntut agar Pj Wali Kota Langsa, Syaridin, segera meninggalkan jabatannya. Mereka mendesak agar Wali Kota Langsa terpilih segera dilantik, karena dinilai telah melalui proses demokrasi yang sah.
“Angkat kaki Pj Wali Kota Langsa karena diduga terlibat dalam konspirasi polemik pemerintahan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu,” ujar Abdi Maulana, Ketua Umum HMI Cabang Langsa.
Aksi massa berlangsung dinamis dengan orasi bergantian dan aksi simbolik pembakaran ban. Massa juga mengecam tiga fraksi di DPRK Langsa, yaitu Fraksi Partai Aceh (PA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Gerhana, agar segera menyelesaikan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Mereka menilai ketiadaan AKD membuat DPRK tidak maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Pemko Langsa.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti rencana pengadaan mobil dinas dalam APBK 2025 yang disebut-sebut telah dirancang oleh Pj Wali Kota Langsa.
“Kami menolak rencana pengadaan mobil dinas yang tidak mendesak di tengah ketidakpastian jalannya roda pemerintahan,” tegas Abdi dalam orasinya.
Meski sempat terjadi pelemparan telur ke arah kantor DPRK dan Pemko Langsa, aksi secara umum berlangsung damai di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.